Samboja, 3 September 2026 — Brigade Pangan (BP) Agung Raya Sejahtera menggelar kegiatan Panen Bersama di kawasan persawahan Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah, masyarakat, kelompok tani, dan pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pertanian serta penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.
Kegiatan panen bersama tersebut menjadi momentum untuk mengapresiasi kerja keras para petani sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, optimalisasi lahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Desa Bukit Raya, Wangsit Sukono, S.Sos. Ia menyampaikan bahwa Desa Bukit Raya memiliki potensi lahan persawahan sekitar 190 hektare, dengan sekitar 103 hektare di antaranya dijadwalkan untuk ditanami.
Menurutnya, panen kali ini menjadi hal yang menggembirakan karena dapat terlaksana di tengah kondisi keterbatasan air.
“Alhamdulillah potensi hari ini kita panen bersama di tengah-tengah kondisi kekurangan air. Tetapi kami masih bisa panen. Ini sangat menggembirakan untuk para petani kita,” ujarnya.
Wangsit menjelaskan, salah satu persoalan utama pertanian di Desa Bukit Raya adalah ketersediaan air karena sebagian besar sawah masih mengandalkan sistem tadah hujan. Meski telah tersedia embung, kapasitas pengairannya dinilai belum mencukupi.
Ia mengapresiasi dukungan pembangunan jaringan irigasi dari pemerintah serta menyampaikan sejumlah kebutuhan untuk mendukung aktivitas pertanian, di antaranya pembangunan sumur bor, bantuan excavator mini, tambahan mesin combine harvester, dan peningkatan jalan usaha tani.
“Kalau musim hujan, jalan kami pasti becek. Untuk mengangkut hasil panen, para petani sangat kesulitan. Jadi kami perlu peningkatan jalan usaha tani,” katanya.
Selain infrastruktur pertanian, Wangsit berharap Desa Bukit Raya ke depan dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata pertanian.
“Harapan kami, desa kita ini ke depan menjadi wisata pertanian,” tuturnya.
Kukar Jadi Salah Satu Penopang Pangan Kaltim
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (DPTPH Kaltim), Fahmi Himawan, S.T., M.T., menegaskan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran penting dalam menopang ketahanan pangan Kalimantan Timur.
Menurut Fahmi, meskipun berdasarkan perhitungan surplus dan defisit produksi pangan terdapat daerah seperti Penajam Paser Utara dan Paser yang mengalami surplus, konsumsi masyarakat yang lebih besar di Kukar menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu penghasil utama pangan bagi masyarakat Kaltim.
“Dari laju tanam tumbuh, produksi padi, dan produksi beras kita, Kutai Kartanegara memang paling banyak menghasilkan untuk masyarakat Kalimantan Timur dalam mendukung ketahanan pangan,” jelasnya.
Fahmi juga memberikan apresiasi terhadap produktivitas lahan di Desa Bukit Raya. Ia menyebut produktivitas yang mencapai sekitar 9 ton per hektare merupakan capaian yang sangat baik jika dibandingkan dengan rata-rata produktivitas padi di tingkat provinsi yang berada di kisaran 4,07 ton per hektare.
“Ini sudah lebih dari dua kali lipat. Mudah-mudahan bisa terus dipertahankan dan dikembangkan dalam areal yang lebih luas,” katanya.
Ia menekankan bahwa Brigade Pangan harus diarahkan menjadi kelembagaan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Namun, kemandirian tersebut bukan berarti berjalan sendiri tanpa dukungan pihak lain.
Menurut Fahmi, keberhasilan Brigade Pangan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, TNI, Bulog, Perpadi, BPS, penyuluh pertanian hingga Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).
“Mandiri tidak sendiri. Kita tetap membutuhkan kolaborasi,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa konsep pertanian berkelanjutan harus memperhatikan tiga aspek utama, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertanian harus memberikan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan petani, mencegah konflik sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Selain itu, keberlanjutan juga berarti kemampuan petani untuk tetap berproduksi baik pada musim hujan maupun musim kemarau.
Bupati: Panen di Tengah Ancaman Gagal Panen Patut Disyukuri
Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes., menyampaikan bahwa panen bersama di Desa Bukit Raya menjadi kegiatan yang sangat spesial karena berlangsung di tengah ancaman gagal panen akibat keterbatasan air.
“Yang terjadi di Bukit Raya hari ini patut kita syukuri dan patut kita pelajari. Di tengah kondisi keterbatasan air, kita bisa tetap melakukan panen,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan Kukar dalam mewujudkan visi pembangunan daerah 2025–2030, yang diarahkan pada transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap industri ekstraktif menuju sektor non-ekstraktif seperti pertanian, pariwisata, serta industri hijau dan energi baru terbarukan.
Terkait permintaan bantuan alat pertanian, Aulia menjelaskan bahwa sebagian kewenangan pengadaan peralatan saat ini berada di tingkat kementerian. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Mengenai usulan peningkatan jalan usaha tani, Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah tetap akan memperhatikan kebutuhan tersebut, terutama untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan nilai tukar petani.
Namun, ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur jalan usaha tani tidak mengubah kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman.
“Kita khawatir ketika jalan ini dibeton atau diaspal, bukan sawah yang terjadi di sini, tetapi rumah-rumah yang berdiri. Oleh karenanya, kondisi terbaik untuk jalan usaha tani adalah hamparan batu,” jelasnya.
Aulia juga menegaskan kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan intervensi lebih besar terhadap kawasan pertanian dengan hamparan lahan lebih dari 100 hektare.
Ia mencontohkan kebutuhan combine harvester. Untuk hamparan sekitar 100 hektare, satu unit dinilai cukup, sementara jika luasan mencapai lebih dari 150 hektare, kebutuhan alat dapat ditingkatkan menjadi dua unit.
Dorong Kepastian Hak Atas Lahan Petani
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kukar juga menyoroti pentingnya kepastian status lahan bagi para petani.
Ia menyebut terdapat kawasan persawahan yang masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) maupun kawasan yang berkaitan dengan wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, kepastian hak atas lahan sangat penting agar petani dapat menjalankan kegiatan pertanian dengan aman dan berkelanjutan.
“Kita berharap HGU-HGU yang memang tidak digunakan, lahannya bisa diserahkan kepada petani. Jangan ragukan petani kami untuk bertani, tetapi berikan alas hak kepada petani kami untuk menggarap sawahnya dengan aman,” ujarnya.
Aulia juga menyampaikan pengalaman Pemerintah Kabupaten Kukar melalui program Kredit Kukar Idaman, yang menurutnya memiliki tingkat kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di bawah 3 persen.
Ia menegaskan, bantuan pemerintah harus diberikan kepada penerima yang benar-benar menjalankan kegiatan pertanian. Menurutnya, persoalan bantuan pertanian selama ini antara lain muncul akibat adanya pihak yang membentuk kelompok tani hanya untuk memperoleh bantuan, tetapi tidak menggunakannya untuk kegiatan pertanian.
Karena itu, keberadaan Brigade Pangan dinilai menjadi salah satu langkah untuk memastikan bantuan dan intervensi pemerintah diberikan kepada petani yang benar-benar aktif.
“Kalau sudah Brigade Pangan, sudah tidak ada keraguan kita lagi untuk memberikan bantuan,” tegasnya.
Pemerintah dan Stakeholder Diminta Bangun Superteam
Aulia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kukar bersama jajaran terkait selama sekitar satu setengah bulan terakhir terus melakukan pemantauan terhadap kondisi persawahan yang mengalami kekurangan air.
Pemerintah juga berupaya mencari sumber air dan mendistribusikan bantuan pompa. Dari dukungan pemerintah pusat dan anggota DPR RI, Kukar telah memperoleh bantuan 25 unit pompa, dengan rencana penambahan bantuan sebanyak 25 unit lagi.
Menutup sambutannya, Aulia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian.
“Hari ini kita tidak membutuhkan superhero, kita membutuhkan superteam. Semua orang bisa mengambil peran dalam rangka meningkatkan kualitas pertanian yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.
Ia juga meminta dukungan Otorita IKN terkait kepastian status lahan petani yang berada di wilayah otorita. Menurutnya, banyak petani telah menggarap lahan selama puluhan tahun, namun kemudian menghadapi persoalan ketika kawasan tersebut masuk dalam penetapan kawasan hutan atau kawasan tertentu berdasarkan pemetaan.
Pemerintah Kabupaten Kukar berharap kondisi riil di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam penyelesaian persoalan tersebut, sehingga para petani memperoleh kepastian dalam mengelola lahan pertanian mereka.
Panen bersama Brigade Pangan Agung Raya Sejahtera di Desa Bukit Raya pun menjadi simbol optimisme bahwa melalui kolaborasi, peningkatan produktivitas, dukungan sarana dan prasarana, serta kepastian lahan, sektor pertanian Kukar dapat terus berkembang dan semakin kuat menopang ketahanan pangan Kalimantan Timur.
