SAMBOJA — Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan tim peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar Seminar Proposal Awal Kajian Survei Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Publik terhadap Program Bantuan Langsung di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Samboja, Kamis, 20 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 13 penerima program bantuan di Kecamatan Samboja diundang untuk memberikan pandangan, pengalaman, serta masukan mengenai pelaksanaan bantuan yang mereka terima.
Tim peneliti FISIP Unmul yang diwakili Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengumpulkan persepsi masyarakat secara objektif mengenai pelaksanaan program bantuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam kajian meliputi efektivitas program, ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu penyaluran, transparansi, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses bantuan.
“Survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan bantuan, termasuk sejauh mana bantuan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Finnah.
Menurutnya, evaluasi juga diarahkan untuk mengetahui kontribusi bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.
BRIDA Kutai Kartanegara dalam kegiatan tersebut berkolaborasi dengan tim ahli dan akademisi FISIP Unmul. Keterlibatan penerima bantuan menjadi bagian penting karena masyarakat dinilai memiliki pengalaman langsung dalam proses pengajuan, penerimaan, hingga pemanfaatan bantuan.
Finnah berharap masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan terbuka dengan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Masukan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi untuk mendukung perbaikan kebijakan bantuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sementara itu, Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D., menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendengarkan suara masyarakat secara langsung.
Ia mengatakan, masukan penerima bantuan diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan program di lapangan. Masyarakat juga diharapkan tidak ragu menyampaikan apabila terdapat persoalan dalam penyaluran bantuan.
Menurut Daryono, aspek transparansi dan akuntabilitas perlu menjadi perhatian, termasuk kesesuaian penerima bantuan, mekanisme penyaluran, transparansi anggaran, maupun nominal bantuan yang diterima masyarakat.
Daryono juga menekankan bahwa setiap kecamatan di Kutai Kartanegara memiliki karakteristik berbeda. Samboja, Muara Jawa, Anggana, hingga Marangkayu memiliki kondisi geografis, jenis pekerjaan masyarakat, serta tantangan sosial yang tidak sama.
“Karena karakteristik setiap wilayah berbeda, maka masukan masyarakat menjadi penting untuk melihat apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Selain mengevaluasi program bantuan, Daryono turut menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), menurutnya, tidak hanya berupa pembinaan, tetapi juga perlu didukung sarana dan prasarana serta akses distribusi dan pemasaran hasil pertanian.
Ia juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan perusahaan swasta maupun sektor migas yang berada di sekitar wilayah Kutai Kartanegara.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk mendukung penanganan kemiskinan secara lebih terintegrasi, sekaligus memastikan program pemberdayaan masyarakat dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.
Melalui seminar proposal dan FGD publik tersebut, masukan dari 13 penerima program bantuan di Kecamatan Samboja diharapkan dapat menjadi bagian dari data evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program bantuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar semakin tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
