Samboja, Minggu 21 Desember 2025 – Bertempat di Pantai Kaltim Park, Kuala Samboja, Bupati Kutai Kartanegara dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes bersama Wakil Bupati H. Rendi Solihin menggelar Rapat Koordinasi Ketua RT se-Kecamatan Samboja dan Samboja Barat Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program RT-ku Terbaik.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para Ketua RT sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran RT dalam menghadirkan pelayanan pemerintah secara langsung kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Kutai Kartanegara dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes menyampaikan bahwa baik buruknya citra pemerintahan daerah sangat bergantung pada kinerja para Ketua RT di lapangan.
“Besar harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian, karena baik buruknya citra pemerintahan ini sangat tergantung dari peran Ketua RT. Kami memprioritaskan bertemu dengan Ketua RT karena melalui Bapak Ibu sekalianlah pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujar Bupati.
Ia menekankan pentingnya peran RT dalam menyampaikan solusi atas permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, serta menjadi penghubung antara warga dan pemerintah daerah.
“Hadirkan pemerintah di tengah-tengah RT. Biarkan masyarakat benar-benar merasa diurusi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika niat kita tulus membantu warga, insya Allah kebaikan-kebaikan lain akan datang menyertai,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih atas peran besar para Ketua RT dalam menyukseskan program Kukar Idaman, serta berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi mewujudkan Kukar Idaman Terbaik.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Kartanegara H. Rendi Solihin menekankan pentingnya transparansi dan musyawarah dalam pengelolaan dana pembangunan di tingkat RT agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui RT dapat dirasakan dampak dan manfaatnya oleh warga. Jangan sampai ada anak-anak yang putus sekolah hanya karena kendala biaya,” tegasnya.
Wabup menjelaskan bahwa penggunaan anggaran RT dapat ditetapkan melalui musyawarah warga dengan melibatkan minimal 80 persen masyarakat, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan.
“Apakah untuk bedah rumah warga tidak mampu, membantu anak sekolah, penanganan stunting, maupun bantuan bagi penyandang disabilitas, semua diputuskan bersama warga. Ketika masyarakat sepakat, maka pembangunan tersebut sah dan tepat sasaran,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap para Ketua RT dapat terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah serta menghadirkan pemerintah secara nyata di tengah-tengah masyarakat hingga ke tingkat RT.
